KPPAD Kalimantan Barat Tangani 150 Kasus Anak Selama 2019

Sepanjang 2019, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, menangani sebanyak 150 kasus anak-anak, baik itu berupa pengaduan maupun non-pengaduan. Dimana, dari sekian kasus tersebut, terdiri dari sebanyak 89 kasus hasil pengaduan, dan sisanya 69 kasus non-pengaduan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati Ishak pada laporan kinerja KPPAD Kalbar tahun 2019 di Pondok Ale Ale, Senin (16/12).

Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati Ishak di Pontianak, menyampaikan, ada sekitar 14 jenis kasus, dari jumlah itu yang tertinggi untuk kasus aduan dan non-aduan, yaitu hak kuasa asuh dan penelantaran sebanyak 37 kasus, kemudian kasus kekerasan fisik dilaporkan sebanyak 28 kasus.

“Kemudian, kasus kejahatan seksual 19 kasus; perlindungan (pendidikan dan kesehatan anak) sebanyak sembilan kasus; anak berhadapan dengan hukum (ABH) 13 kasus; kekerasan psikis tiga kasus; penculikan dan anak hilang lima kasus; napza dan HIV/AIDS delapan kasus, dan pekerja anak tiga kasus; dan pornografi tiga kasus,” ungkapnya.

Eka Nurhayari Ishaq menuturkan, dari laporan non-pengaduan yang dilaporkan kepada KPPAD Kalbar didominasi kasus kejahatan seksual. Dimana, ada dua kabupaten dan satu kota yang terdapat kasus ini, antara lain Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan Sambas. Dimana untuk penanganan kasus di Kabupaten Sambas masih dirasakan cukup sulit, karena selain akses ke lokasi yang sulit dijangkau juga karena keterbatasan sumber daya manusia.

“Kalau di Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya (KKR) cukup mudah karena wilayahnya dekat, dan KKR juga sudah tersedia KPPAD Kubu Raya. Nah di Sambas kita kekurangan SDA dan kita memiliki satu orang di sana. Kasus terakhir di Sambas itu, di Kecamatan Jawai Selatan, korban 6 tahun, pelaku disabilitas 55 tahun,” katanya.

Ia menyampaikan terkait dengan rencana kerja pada 2020 mendatang, mereka akan lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, dan akan lebih melibatkan media untuk membantu memberi informasi kepada masyarakat untuk mencegah kasus kejahatan dan kekerasan seksual bisa ditekan seminimal mungkin.

“Rencana kerja di tahun 2020 mendatang, kita akan lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat di samping keterlibatan media juga sangat penting untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat agar kedepan kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak bisa di tekan seminim mungkin di tahun 2020,” pungkasnya.

 

Jurnalis : Hafidh